indonesia tidak untuk dijual

Standard

berikut ini yang saya tulis adalah sebuah analisis dari  artikel yang  ditulis oleh Bpk.  SRI EDI SWASONO (Guru Besar Ekonomi UI)



Melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sepertinya sangat ironis bagi rakyat indoneisa Karena sebagian besar sector ekonomi dikuasai oleh asing, terutama sector industry, saat ini sangat banyak menjamur perusahaan – perusahaan penanam modal asing di Indonesia, rakyat Indonesia dan Negara seperti tidak mempunyai hak penuh atas semua kegiatan perekonomian, banyak perusahaan – perusahaan BUMN yang pada akhirnya berujung di tangan investor asing salah satunya adalah indosat,  padahal sudah dinyatakan secara  ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dan perekonomian Indonesia memang merujuk pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Dengan adanya pasal tersebut seharusnya membuat BUMN menyadari bahwa sangat penting peran Negara untuk turut serta melakukan kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak hajat hidunya rakyat Indonesia, jika sebagian besar BUMN dikuasai asing, maka akan sulit untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi rakyat Indonesia.  Dengan adanya keikutsertaan Negara dalam mengelola cabang – cabang produksi yang penting, Negara dapat mengawasi kegiatan ekonomi yang sedang berjalan melalui regulasi regulasi yang telah ditetapkan Negara selaku pemilik BUMN. Dengan begitu, maka akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat. Sumbangan BUMN atas pembentukan PDB diharapkan akan mengalami peningkatan yang berkelanjutan jika sebagian besar BUMN tetap menjadi milik Negara dan rakyat Indonesia seutuhnya.

 

Tidak Anti Asing

Tidak selamanya pihak asing memberikan pengaruh yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi kita, dengan adanya pemodal asing atau pinjaman asing (luar negeri) bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kemandirian nasional. Tetapi bukan berarti pihak asing bisa mendominasi ekonomi nasional. Tetapi yang kita Tanyakan adalah apakah rakyat Indonesia masih menjadi tuan rumah bagi pembangunan di negaranya sendiri? Melihat realitanya sepertinya tidak, rakyat Indonesia hanya mampu menjadi penonton setia pembangunan yang terjadi di Indonesia, karena sebagian besar modal kepemilikan adalah asing, seharusnya melihat realita yang sangat pahit saat ini pemerintah dan Negara harusnya dapat melindungi dan menguasai serta memiliki seluruh cabang – cabang produksi yang menaungi hajat hidup rakyat Indonesia agar tercipta pemerataan pembangunan ekonomi untuk rakyat dan Negara Indonesia.

 

Mendesain Globalisasi

Dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia seharusnya Indonesia dapat membangun negeri sendiri tanpa tergantung dari pihak luar negeri, memang sulit untuk merealisasikan hal ini mengingat kita masih memiliki keterbatasan untuk hal itu, mulai dari minimnya pengetahuan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam penguasaan teknologi. Masalah tesebut selama ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perkembngan pembangunan Indonesia, hal ini menimbulkan ketakutan – ketakutan jika rakyat Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena sebagian besar sector ekonomi kita dikuasai oleh investor asing, sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat,. Untuk itu sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan yang lebih tegas terhadap system perekonomian kita, selama ini kita hanya dicekoki dengan pemikiran ekonomi neoliberalisme yang sama sekali bertentangan dengan system ekonomi yang selama ini kita anut, sepertinya saat ini system perekonomian yang dijalankan Indonesia telah menyimpang dari pedoman UUD 1945 pasal 33 yang jelas jelas menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi, selama ini kita telah terjerumus oleh kerasnya persaingan di pasar bebas, padahal secara dalam negeri kita belum siap untuk bersaing dengan Negara lain di dalam pasar bebas, seharunya pemerintah berpikir panjang untuk menandatangani MOU ACFTA (ASEAN n China Free Trade Area), memang pemberlakuan tersebut tidak dilakukan secara langsung melainkan bertahap, tapi kenyataanya dalam kondisi yang masih memberlakukan ACFTA secara bertahap pun produk indonesia masih kalah saing dengan produk China, sebaiknya kita segera meninggalkan system perekonomian yang justru membuat hidup rakyat Indonesia menjadi menderita, sudah seharusnya menjadi kewajiban kita untuk terus melaksanakan perekonomian Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu dengan asas kekeluargaan, badan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, marilah kita jadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang sesungguhnya tidak hanya menjadi symbol saja, kita jadikan koperasi untuk design perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan global, dan demi menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s